Debit Air Disebut Menurun, Somasi Desa Desak Ditreskrimsus Polda Sulsel Usut Dugaan Penebangan Hutan di Parigi

GOWA, ZATERANEWS.COM — Kekhawatiran warga Dusun Asana, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, mulai mengemuka. Di tengah dugaan aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan sekitar permukiman, masyarakat mengaku mulai merasakan penurunan debit sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan hidup dan pertanian mereka.

Keresahan itu mendorong Solidaritas Mahasiswa Sadar Isu Desa (Somasi Desa) mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas penebangan hutan di kawasan tersebut.

Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata soal pohon yang ditebang. Mereka khawatir dampak yang ditimbulkan dapat mengancam keberlangsungan sumber air, lahan pertanian, hingga keselamatan masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan hutan itu.

Salah seorang warga, Daeng Nurdin, menilai persoalan tersebut harus dipandang secara lebih luas karena menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

 

“Yang ditebang bukan sekadar pohon. Yang sedang dipertaruhkan adalah sumber air bersih masyarakat, sawah yang menjadi sumber penghidupan warga, dan keselamatan ratusan jiwa yang hidup di sepanjang aliran sungai dari kawasan hutan tersebut,” tegasnya.

Warga Khawatir Sumber Air Terancam

Menurut informasi yang dihimpun Somasi Desa dari masyarakat setempat, debit sejumlah sumber air yang selama ini dimanfaatkan warga disebut mulai mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dan aktivitas pertanian pada ketersediaan air dari kawasan tersebut.

Ketua Advokasi Somasi Desa, Risaldi, mengatakan dugaan penebangan di kawasan hutan harus segera ditelusuri agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi yang sebenarnya.

“Masyarakat tidak ingin menunggu sampai sumber air benar-benar mengering atau terjadi bencana baru ada tindakan. Pemeriksaan harus dilakukan sekarang agar persoalan ini terang dan tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Somasi Desa Minta Ditreskrimsus Turun ke Lapangan

Somasi Desa mendesak Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan pemeriksaan secara profesional dan menyeluruh terhadap dugaan aktivitas penebangan yang dilaporkan masyarakat.

Menurut Risaldi, penyelidikan penting dilakukan untuk memastikan status kawasan, legalitas aktivitas yang berlangsung, pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan maupun lingkungan hidup.

 

“Kami meminta Polda Sulsel, khususnya Ditreskrimsus, jangan tinggal diam. Turun ke lapangan, periksa fakta dan dokumen yang ada, kemudian tentukan berdasarkan bukti apakah ada pelanggaran hukum atau tidak,” katanya.

Meski demikian, Somasi Desa menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum proses penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mereka hanya meminta agar keresahan masyarakat segera direspons melalui langkah-langkah penelusuran yang objektif dan berbasis fakta.

Jangan Tunggu Hutan Rusak

Bagi warga Dusun Asana dan wilayah sekitarnya, kawasan hutan memiliki peran vital sebagai penyangga kehidupan. Selain menjadi daerah tangkapan air, hutan juga berfungsi menjaga keberlangsungan pertanian serta mengurangi risiko bencana lingkungan.

Karena itu, Somasi Desa berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak cepat untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi.

“Harapan masyarakat sederhana. Mereka ingin sumber air tetap ada, sawah tetap bisa dialiri, dan lingkungan tetap terjaga. Karena itu, kami meminta Polda Sulsel segera mengambil tindakan yang cepat, tegas, tetapi tetap profesional dan berdasarkan hukum,” pungkas Risaldi.

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu langkah konkret aparat untuk memastikan apakah aktivitas penebangan yang dikeluhkan warga memiliki dasar hukum yang sah atau terdapat pelanggaran yang harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pemeriksaan

Dalam melakukan penelusuran, aparat penegak hukum dapat mengacu pada sejumlah regulasi di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya air. Namun penerapannya tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan faktual mengenai status kawasan, legalitas kegiatan, pihak yang melakukan aktivitas, jenis dan jumlah pohon yang ditebang, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sumber air masyarakat.

Karena itu, penanganan kasus ini memerlukan verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen, data spasial, serta keterangan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.