121 Kebakaran Lahan Terjadi di Bone hingga Oktober, Wabup AAP Dorong Desa Jadi Garda Terdepan Pencegahan

BONE, ZATERANEWS.COM – Sebanyak 121 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kabupaten Bone sejak Januari hingga Oktober 2026. Bahkan, dalam satu hari, kebakaran pernah terjadi di 10 lokasi berbeda. Tingginya angka tersebut menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat hingga tingkat desa.

Wakil Bupati Bone, H. Andi Akmal Pasluddin, menaruh perhatian terhadap kondisi tersebut dengan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla yang diinisiasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bone di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (29/10/2026).

Rakor ini mempertemukan sejumlah instansi terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus merumuskan langkah antisipasi agar kebakaran tidak terus berulang dan meluas ke kawasan hutan, permukiman, maupun lahan pertanian.

Kepala Damkarmat Bone, Hj. Yuliati, mengungkapkan, angka 121 kejadian tersebut bahkan belum termasuk kebakaran yang terjadi pada hari pelaksanaan rakor.

Menurutnya, salah satu pemicu kebakaran adalah penggunaan api untuk membuka atau membersihkan lahan yang berpotensi tidak terkendali dan merembet ke area sekitarnya.

Ia menekankan bahwa pencegahan harus menjadi perhatian bersama, bukan baru dilakukan setelah kebakaran terjadi.

Selain tingginya kejadian, petugas juga menghadapi kendala keterbatasan peralatan dan kondisi geografis. Titik api yang berada di kawasan perbukitan dan pegunungan sulit dijangkau, sehingga dalam situasi tertentu pemadaman langsung tidak dapat dilakukan karena keterbatasan sarana maupun faktor keselamatan.

Karena itu, koordinasi dengan pemerintah setempat dinilai penting untuk mendeteksi dan mengantisipasi potensi kebakaran sebelum meluas.

Personel Terbatas, BPBD Andalkan Mitigasi Desa

Kepala Pelaksana BPBD Bone, Andi Yusuf, mengatakan penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Keterlibatan pemerintah hingga tingkat desa menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi.

Ia mengungkapkan, BPBD Bone hanya memiliki sekitar 15 personel dalam setiap sif yang harus dibagi untuk menangani berbagai kebutuhan kebencanaan.

Keterbatasan personel dan peralatan semakin menyulitkan penanganan ketika kebakaran terjadi di lokasi yang sulit dijangkau.

Menurutnya, penguatan pencegahan di tingkat desa menjadi langkah strategis agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

57 Ribu Hektare Kawasan Hutan Diawasi Delapan Polisi Kehutanan

Tantangan pengawasan juga dihadapi UPT KPH Cenrana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perwakilan UPT KPH Cenrana, Amir, memaparkan bahwa wilayah kerja KPH Cenrana mencapai sekitar 57.011 hektare. Namun, pengawasan kawasan seluas itu hanya didukung delapan personel polisi kehutanan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam mengawasi aktivitas pembukaan lahan di sekitar batas kawasan hutan.

Pihak KPH Cenrana mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan metode pembakaran untuk membersihkan lahan. Api yang awalnya digunakan untuk membersihkan kebun dapat merembet dan memasuki kawasan hutan.

KPH Cenrana juga menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dengan Damkarmat, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, serta aparat kepolisian dalam pencegahan maupun penanganan kebakaran.

Bakar Jerami dan Buka Lahan Jadi Perhatian

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone, Dray Vibrianto, turut menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat membakar jerami dan sisa hasil pertanian setelah panen.

Praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran, terlebih saat cuaca panas dan kering membuat api lebih mudah menyebar.

Karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penguatan mitigasi di tingkat desa dan kecamatan.

Sementara itu, Asisten I Kabupaten Bone, Muhammad Yamin AT, menekankan pentingnya kejelasan batas kawasan hutan.

Menurutnya, informasi mengenai batas kawasan perlu disampaikan hingga tingkat desa agar pemerintah setempat dan masyarakat memahami wilayah yang dapat dimanfaatkan serta kawasan yang harus dilindungi.

Camat, kepala desa, dan lurah juga didorong aktif berkoordinasi dengan instansi kehutanan apabila menemukan aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi melanggar ketentuan.

Wabup AAP: Pencegahan Harus Dimulai dari Desa

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Pemerintah kecamatan dan desa didorong tidak sekadar menunggu ketika kebakaran terjadi. Mereka harus aktif melakukan pencegahan, menyampaikan informasi mengenai batas kawasan hutan, serta melaporkan aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wilayah masing-masing.

Dari sisi regulasi, Kepala Bagian Hukum Setda Bone, Ramli, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat melalui surat edaran yang memuat imbauan pencegahan pembakaran pekarangan dan lahan.

Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan Polri, juga diperlukan untuk memastikan sosialisasi dan pengawasan berjalan hingga tingkat bawah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Bone, Andi Kumala Dewi Salahuddin, S.IP., menambahkan, surat edaran tertanggal 15 Oktober tersebut juga memuat sejumlah imbauan lain, antara lain terkait kesehatan keluarga, pencegahan stunting, perkawinan usia anak, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, serta pemanfaatan pekarangan.

Dalam rakor tersebut, peserta turut membahas pentingnya penegakan aturan terhadap praktik pembakaran yang melanggar ketentuan.

Dengan 121 kejadian kebakaran lahan hingga Oktober 2026, tantangan Pemkab Bone kini bukan hanya memperkuat kemampuan pemadaman, tetapi juga memastikan sistem pencegahan bekerja sampai ke tingkat paling bawah.

Sosialisasi, pengawasan, pemetaan batas kawasan hutan, pelaporan cepat, dan mitigasi berbasis desa diharapkan menjadi langkah konkret untuk menekan risiko kebakaran agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Rakor tersebut turut dihadiri Asisten I Kabupaten Bone, Staf Ahli Bupati Bone Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Kepala DLH Bone, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Bone, Kepala Bagian Hukum Setda Bone, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Bone, Sekretaris Damkarmat Bone, para kepala bidang dan kepala seksi Damkarmat Bone, serta staf UPT KPH Cenrana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. (*)